Connect with us

PAPUA

Yohana Ajak Lestarikan Bahasa Daerah Papua

Published

on

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise.

Indonesiaraya.co.id, Jayapura – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, mengajak para pemangku kepentingan di Papua dan Papua Barat untuk melindungi dan melestarikan bahasa daerah yang ada di kedua provinsi itu.

“Saya bisa simpulkan bahwa ini suatu momentum yang sangat strategis untuk mempersiapkan tanah Papua melindungi bahasa daerahnya agar tidak punah,” katanya usai membuka seminar sehari perencanaan perlindungan bahasa daerah di Grand Abe Hotel, Kota Jayapura, Papua, Selasa (16/10/2018).

Seminar yang merupakan kerja sama antara Balai Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jakarta, Universitas Cenderawasih dan Balai Bahasa Provinsi Papua dan Papua Barat dengan mengusung tema “Membangun Papua melalui pendidikan bahasa dan sastra daerah di Tanah Papua”, menurut Yohana Yembise, merupakan langkah kongkrit dalam melindungi bahasa daerah di Bumi Cenderawasih.

“Melindungi bahasa-bahasa daerah di Papua ini sudah menjadi prioritas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atau prioritas negara. Selama ini jarang kita angkat, jarang kita melibatkan pusat untuk berdiskusi bahasa yang ada di tanah Papua,” katanya.

Dia mendekati dan mengajak Mendikbud, terkait bulan bahasa pada Oktober ini, bersama-sama ke Papua untuk mengajar para akademisi dan ilmu bahasa di tanah ini termasuk dengan pemerintah daerah untuk mengangkat kembali bahasa lokal.

Menurut dia, bahasa lokal semakin hari terancam punah dengan adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan termasuk globalisasi.

Pada momentum itu, Yohana Yembise mengaku belum mengetahui secara pasti berapa jumlah bahasa daerah yang telah punah, khususnya di Papua.

“Saya belum tahu karena tadi saya katakan, karena saya empat tahun terakhir ini berkecimpung pada bidang perempuan dan anak, dan baru tadi saya mencatat ada 369 bahasa yang ada di tanah Papua dan seluruh Indonesia ada 668 bahasa daerah,” katanya.

Dia belum bisa pastikan berapa bahasa daerah yang punah, namun sudah saatnya menjaga dan lestarikan bahasa daerah supaya jangan sampai punah .

Pelestarian bahasa daerah, kata dia, bisa dilakukan dengan penelitian di lapangan hingga mengajarkan di sekolah-sekolah dalam kurikulum muatan lokal kepada para pelajar.

“Apakah melalui penelitian-penelitian atau pun bahan-bahan ajar yang bisa dipakai di sekolah lewat muatan-muatan lokal atau pun mungkin bisa memasukkan budaya yang ada di Papua ini ke dalam kurikulum yang berlaku,” katanya.

Dia menilai Otsus harus memiliki keberpihakan dalam melindungai bahasa di Tanah Papua dan adat istiadat.

Seminar bahasa itu dibuka resmi dan dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari sejumlah instansi terkait di Papua. Demikian, seperti dikutip Antara. (alf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PAPUA

Papua Perbaiki Fasilitas Infrastruktur Jelang PON

Published

on

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, Girius One Yoman.

Indonesiaraya.co.id, Jayapura – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat akan memperbaiki fasilitas infrastruktur untuk mengantisipasi kemacetan di Kota Jayapura menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada 2020.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Girius One Yoman, di Jayapura, Jumat (18/1/2019), mengatakan perbaikan fasilitas infrastruktur seperti jalan, jembatan, talud dan drainase akan dilaksanakan pada 2019.

“Khusus untuk Kota Jayapura yang paling utama adalah langkah dan upaya untuk mengantisipasi kemacetan, ruas-ruas jalan ini yang harus dirapikan,” katanya.

Menurut Girius, pihaknya belum dapat menyebutkan anggaran yang akan digunakan untuk memperbaiki fasilitas infrastruktur tersebut, pasalnya hingga kini DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) belum ditetapkan.

“Intinya kami akan melakukan rehab total infrastruktur di ibu kota Provinsi Papua untuk mempersiapkan pelaksanaan PON XX pada 2020,” ujarnya.

Dia menjelaskan sedangkan untuk kegiatan PU yang sudah selesai per 2018 yakni pembangunan jembatan Holtekamp dan jalan putar “Ring Road” Hamadi-Skyland.

“Untuk pembangunan Holtekamp sudah selesai dikerjakan 100 persen di mana menyerap anggaran Rp200 miliar dari APBD dan Rp200 miliar APBN sehingga totalnya Rp400 miliar,” katanya lagi.

Dia menambahkan sedangkan untuk pembangunan jalan putar “Ring Road” Hamadi-Skyland juga sudah selesai dengan menyerap anggaran Rp200 miliar dari APBD Provinsi Papua. Demikian, seperti dikutip Antara . (hdk)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

PAPUA

Penyidik Direskrimsus Polda Papua Panggil Lagi Kadis Kehutanan Papua

Published

on

Direskrimsus Polda Papua Kombes, Edi Swasono.

Indonesiaraya.co.id, Jayapura – Penyidik Dirkrimsus Polda Papua kembali melayangkan surat panggilan kedua kepada Kepala Dinas Kehutanan Papua JJO yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan.

Surat panggilan kedua sudah dilayangkan dan diharapkan yang bersangkutan hadir Kamis (10/1/2019), kata Direskrimsus Polda Papua Kombes Edi Swasono, di Jayapura, Selasa (8/1/2019).

Dia mengatakan JJO ditetapkan sebagai tersangka sejak Jumat (4/1/2019) dan panggilan pertama sudah dilayangkan untuk diperiksa sebagai tersangka Senin (7/1) namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut.

Oleh karena itu, panggilan kedua langsung dilayangkan untuk menghadap Kamis (10/1), kata Swasono seraya menambahkan, JJO ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memiliki bukti cukup tentang keterlibatan yang bersangkutan.

“Bukti sudah cukup untuk menetapkan JJO dalam kasus pemerasan yang melibatkan FT, tersangka yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan Tim Saber Pungli Polda Papua, 7 November 2018,” kata Swasono.

Direskrimsus Polda Papua itu mengatakan, FT ditangkap saat menerima uang Rp500 juta dari Rp2,5 miliar yang disepakati untuk menyelesaikan kasus pembalakan liar yang ditangani PPNS Dinas Kehutanan Papua.

Tersangka FT mengaku sebagai orang suruhan Kepala Dinas Kehutanan Papua menyatakan akan mengurus dan membantu menyelesaikan kasus tersebut dengan meminta sejumlah dana, kata Swasono. Seperti dikutip Antara (eva)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

PAPUA

Pemkot Sorong Musnahkan Ribuan KTP Elektronik Rusak

Published

on

8.782 keping kartu tanda penduduk elektronik yang rusak dimusnahkan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan dokumen kependudukan.

Indonesiaraya.co.id, Sorong – Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat, memusnahkan 8.782 keping kartu tanda penduduk elektronik yang rusak agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan dokumen kependudukan tersebut pada Pemilu 2019.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Abu Bakar Alhamid di Sorong, Rabu (19/12/2018) menyebutkan ribuan keping KTP-el rusak tersebut terhitung sejak rekaman KTP-el pada tahun 2011.

BACA JUGA : BPN Prabowo-Sandi Ungkap Ancaman Utama Pemilu 2019 : e-KTP Tercecer Hingga Masalah DPT

KTP-el rusak, kata dia, tidak bisa digunakan lagi sehingga dimusnahkan.

Menurut dia, pemusnahan KTP-el rusak tersebut menindaklanjuti surat edaran Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya mencegah penyalahgunaan KTP-el rusak pada Pemilu 2019.

Pemilihan umum, kata dia, masyarakat yang memiliki KTP elektronik dapat menyalurkan hak pilihnya untuk menentukan wakil rakyat dan presiden/wakil presiden.

Pemusnahan tersebut disaksikan langsung oleh pihak kepolisian, Satpol PP, instansi terkait, dan masyarakat setempat. Demikian, seperti dikutip Antara. (ebk)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending